Apa sih KPPU?

KPPU adalah lembaga publik, penegak undang-undang, dan wasit independen untuk masalah yang berkaitan dengan praktek persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No.5/1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat. Komisi yang diresmikan pada 7 Juni 2000 ini terdiri atas sebelas anggota – termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua – yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan selama lima tahun.


KPPU turut berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalaui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kerja KPPU dapat menguntungkan baik produsen maupun konsumen, karena menjamin bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugasnya berlandaskan Undang-Undang No.5/1999 yang memberikan wewenang besar untuk mengeliminasi praktek usaha tidak sehat, yang menghambat persaingan efektif, Lenyapnya atau sangat melemahnya persaingan akan mengganggu ekonomi pasar dan, pada gilirannya, memasung kebebasan konsumen untuk memilih.

Kendati demikian, pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan hanya menguntungkan kalangan konsumen seperti yang disangka banyak orang. Pelaksanaan Undang-Undang Persangan Usaha tersebut juga menguntungkan para palaku usaha sendiri, karena eliminasi hambatan yang tidak pada tempatnya terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar memungkinkan mereka menikmati ekonomi pasar bebas.

 

Pengawasan KPPU yang menjaga system ekonomi pasar akan meningkatkan efisien produksi, konsumsi, dan alokasi sehingga, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan konsumen yang diberikan KPPU tidak langsung sifatnya, melainkan melalui pengawasan terhadap palaku usaha agar persaingan usaha yang efektif berjalan dengan baik. Interaksi bebas antara pasokan dan permintaan akan membentuk harga yang wajar buat konsumen, sehingga mereka bebas memilih barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai kemampuan mereka.

Sistem ekonomi pasar yang berjalan baik juga mendorong dialokasikannya sumber daya – alam, manusia, modal – secara optimal dan diterapkannya teknologi baru yang lebih efisien. Iklim usaha kondusif yang terbentuk akan membuat para pelaku usaha mampu bersaing secara internasional, sehingga menjamin lapangan kerja dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

 

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2003

 

Pada tahun 2003, terjadi perubahan yang cukup fundamental terkait dengan hukum acara dalam perkara atas upaya keberatan Terlapor terhadap putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di lembaga peradilan umum.

Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Secara garis besar PERMA Nomor 01 Tahun 2003 tersebut berisi sebagai berikut:

   1. Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.

   2. KPPU merupakan pihak.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di dalam proses upaya keberatan di lembaga peradilan, KPPU dijadikan pihak yang berperkara sehingga kedudukannya dianggap sejajar dengan pihak Terlapor.

   3. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut UU Nomor 5 Tahun 1986.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara Tata Usaha Negara (TUN) sehingga tidak dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara.

   4. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dan KPPU.  Ketentuan tersebut menegaskan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999.

   5. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN memeriksa keberatan tersebut dan jangka waktu pemeriksaannya dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh PN lain yang tidak ditunjuk oleh MA.  Ketentuan tersebut menegaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang diajukan apabila terdapat beberapa Terlapor dengan kedudukan hukum yang berbeda.

   6. KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat upaya keberatan atas Putusan KPPU maka KPPU harus menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.

   7. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan dan berkas perkara.  Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkup pemeriksaan atas upaya keberatan hanya pada Putusan KPPU dan berkas perkaranya.

   8. Adanya mekanisme pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang dilakukan KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan apabila Majelis Hakim menganggap perlu.

   9. Pengajuan penetapan eksekusi untuk perkara yang diajukan keberatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, sedangkan atas perkara yang tidak dilakukan melalui proses keberatan maka diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha (Terlapor). 

About Reza F Pratama

college student, admin socmed, windows-mac-android user, videophotographer, web CMS, goweser, yes i am a geek but i don't care

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: